Fendy Novento Personal Blog

Dalam tulisan saya sebelumnya terkait Okupasi Pengelola KP terdapat 4 jabatan/okupasi berikut kompetensi yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan/okupasi tersebut. Dari tabel tersebut dapat dibuatkan RACI matriks untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab dari setiap jabatan/okupasi. RACI matrik digunakan dalam manajemen proyek dengan definisi sebagai berikut,

• R (Reponsible), orang yang melakukan pekerjaan
• A (Accountable), orang yang bertanggung gugat/pengambil keputusan
• C (Consulted), orang yang dicari pendapatnya, komunikasi dua arah
• I (Informed), orang yang diinformasikan, komunikasi satu arah

Semoga bermanfaat – FN

Dalam Kepmen ESDM 1827.K Tahun 2018 (hal.12-13) terdapat 20 tugas dan tanggung jawab KTT/PTL sebagai berikut,

1. membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
2. mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis;
3. melakukan evaluasi kinerja PJO;
4. memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada KaIT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten (TTYPB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan;
9. menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya;
10. melaporkan penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik kepada KaIT, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan;
12. melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala setiap enam bulan;
13. melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
14. menyampaikan laporan khusus lingkungan paling lambat 1 x 24 jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya;
15. menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja;
16. menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
17. menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan dan/atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan;
18. menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
19. melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
20. menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, KTT/PTL akan dibantu oleh dan/atau bekerja sama dengan pihak terkait sebagai berikut,

Semoga bermanfaat – FN

Tenaga Teknis Pertambangan Yang Berkompeten (TTPYB) dalam Lampiran II, Kepmen 1827.K Tahun 2018 adalah tenaga pertambangan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang explorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, pengangkutan, dan/atau reklamasi dan pascatambang yang diakui pemerintah. Disebutkan juga persyaratan TTPYB yaitu memiliki pengalaman paling kurang 3 tahun di bidangnya dan memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai bidang pekerjaannya (hal.36).

Dalam SMKP Kepdirjen 185.K Tahun 2019 ditambahkan juga bahwa TTPYB juga mencakup,

1. juru ledak, sertifikasi juru ledak kelas 1,2
2. juru ukur, sertifikasi juru ukur tambang/surveyor
3. juru las, sertifikasi juru las kelas 1,2,3
4. juru bor, sertifikasi juru bor
5. juru derek, sertifikasi juru derek
6. juru rawat/paramedis, sertifikasi ners
7. juru langsir, sertifikasi juru langsir
8. petugas proteksi radiasi, sertifikasi Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 1,2,3
9. ahli listrik, sertifikasi tenaga teknik kelistrikan
10. petugas/juru ventilasi, sertifikasi operator ventilasi pertambangan
11. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan/first aider, sertifikasi first aid level 1,2,3
12. petugas pemadam kebakaran, anggota tim tanggap darurat, ahli pemadam kebakaran a,b,c,d
13. petugas industrial hygiene, sertifikasi ahli K3 Lingkungan Kerja Muda, Madya, Utama
14. loading/berthing master, sertifikasi loading master
15. petugas bahan kimia, sertifikasi petugas K3 Kimia
16. rigger, sertifikasi juru ikat
17. operator pesawat angkat/angkut, sertifikasi operator pesawat angkat/angkut
18. petugas gudang bahan peledak, sertifikasi pekerja peledakan pertama, madya

KTT/PTL membuat daftar TTPYB yang standar kompetensinya belum ditetapkan oleh Pemerintah, serta melakukan pengujian kompetensi terhadap TTPYB yang bersangkutan (hal. 355).

Semoga Bermanfaat – FN

Dalam tulisan saya sebelumnya terkait tugas dan tanggung jawab bagian K3 dan KO (Bagian K3 dan KO = KP | Fransiscus Fendy Novento) terdapat 6 tugas dan tanggung jawab bagian KO yang mengacu pada Unit Kompetensi B.05KPM00.009.1 dalam SKKNI 5 Tahun 2023. Tulisan kali ini menjabarkannya secara detail sekiranya dapat menjawab apa saja yang perlu dilakukan oleh bagian KO (Keselamatan Operasi) untuk menghitung ruang lingkup, beban kerja, dan jumlah resources (manpower, budget, …) yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan.

Sebagaimana disebutkan dalam SKKNI 5 Tahun 2023, terdapat 4 kegiatan yang wajib dilakukan sebagai berikut,

1. Menetapkan rencana upaya pengelolaan KO,
2. Menerapkan rencana upaya pengelolaan KO,
3. Memantau pelaksanaan upaya pengelolaan KO, dan
4. Mengevaluasi hasil pemantauan upaya pengelolaan KO.

Dalam menetapkan rencana upaya pengelolaan KO terdapat 7 sub-kegiatan yang wajib dilakukan sebagai berikut,

Dalam menerapkan rencana upaya pengelolaan KO terdapat 5 sub-kegiatan yang wajib dilakukan sebagai berikut,

Dalam memantau pelaksanaan upaya pengelolaan KO terdapat 7 sub-kegiatan yang wajib dilakukan sebagai berikut,

Dalam mengevaluasi hasil pemantauan upaya pengelolaan KO terdapat 6 sub-kegiatan yang wajib dilakukan sebagai berikut,

Semoga bermanfaat – FN

Dalam SMKP Kepdirjen 185.K Tahun 2019 hal. 352 disebutkan bahwa penetapan Bagian K3 dan KO = KP harus berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan. Nilainya akan maksimal (4) apabila memenuhi kriteria berikut:

1. membentuk bagian K3 dan KO berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan
2. berada langsung di bawah KTT
3. tugas dan tanggung jawab telah mencakup seluruh ruang lingkup pengelolaan K3 dan KO
4. telah menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut

Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dipetakan dengan SKKNI 5 Tahun 2023 tentang Keselamatan Pertambangan sebagai berikut,

Semoga Bermanfaat – FN