Fendy Novento Personal Blog

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya (Klik disini) terkait dengan Elemen III dalam SMKP dan suplemennya dalam Kepdirjen 10.K/2023 sebagai berikut,

SMKP III.2 KTT/PTL, SMKP III.3 PJO

• SML 2.2.13 Persepsi KTT/PJO terhadap peran KP
• SML 2.2.14 Tingkat Kehadiran KTT/PJO di site
• SML 2.2.15 Persepsi pekerja terhadap kepemimpinan dan komitmen dari KTT/PJO
• SML 2.2.16 Kehadiran KTT/PJO dalam kegiatan KP
• SML 2.2.17 Peran KTT/PJO dalam kegiatan KP
• SML 2.2.18 Peran KTT/PJO dalam penyusunan dan tinjauan kebijakan KP
• SML 2.2.19 Peran KTT/PJO dalam manajemen risiko KP
• SML 2.4.2 Ketersediaan KTT
• SML 2.4.4 Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab KTT
• SML 2.4.3 Ketersediaan PJO

SMKP III.4 Bagian KP

• SML 2.4.1 Kemandirian pengelolaan KP
• SML 2.4.8 Ketersediaan dan kewenangan bagian K3 dan KO pertambangan

SMKP III.5 Pengawas Operasional dan teknis

• SML 2.2.20 Persepsi pimpinan departemen/bagian/seksi terhadap peran KP
• SML 2.2.21 Persepsi pekerja terhadap kepemimpinan dan komitmen dari pimpinan departemen/bagian/seksi
• SML 2.2.24 Keterlibatan pimpinan departemen/bagian/seksi dalam kegiatan KP
• SML 2.2.25 Peran pimpinan departemen/bagian/seksi dalam kegiatan KP
• SML 2.2.28 Kehadiran pengawas operasional/teknis dalam pertemuan KP
• SML 2.2.29 Peran pengawas operasional/teknis dalam pertemuan KP
• SML 2.2.30 Keterlibatan pengawas operasional/teknis dalam manajemen risiko KP
• SML 2.2.31 Peran pengawas operasional/teknis dalam manajemen risiko KP
• SML 2.4.6 Ketersediaan pengawas operasional dan teknis
• SML 2.4.7 Pelaksanaan jumlah tugas dan tanggung jawab pengawas operasional dan teknis
• SML 2.6.12 Jumlah mentoring, coaching, dan konseling untuk pekerja dari pimpinan tim kerja
• SML 2.6.13 Efektivitas mentoring, coaching, dan konseling untuk pekerja dari pimpinan tim kerja

SMKP III.6 Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten

• SML 2.4.5 Ketersediaan TTPYB

SMKP III.7 Komite KP

• SML 1.2.11 Kehadiran dan Keterlibatan Ketua Komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.12 Peran Ketua Komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.13 Kehadiran dan keterlibatan wakil ketua komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.14 Peran wakil ketua komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.15 Kehadiran dan keterlibatan sekretaris komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.16 Peran sekretaris komite KP ralam rapat komite KP
• SML 1.2.17 Kehadiran dan keterlibatan anggota komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.18 Peran anggota komite KP dalam rapat komite KP
• SML 1.2.19 Peran anggota komite KP dalam mewakili departemen/bagiannya
• SML 2.4.11 Penerapan mekanisme pemilihan perwakilan pekerja pada komite KP

SMKP III.8 Tim Tanggap Darurat

• SML 4.8.1 Efektivitas Tim Tanggap Darurat

SMKP III.9 Seleksi dan Penempatan Personel

• SML 2.4.12 Persepsi manajemen terhadap pengelolaan pekerja
• SML 2.4.9 Penetapan tanggung jawab terkait KP untuk pekerja
• SML 4.6.1 Pemenuhan kelaikan kerja: kesiapan psikologi dan fisiologis pekerja
• SML 4.6.2 Efektivitas seleksi dan penempatan pekerja

SMKP III.10 Pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja

• SML 2.6.1 Kesesuaian induksi KP
• SML 4.6.3 Pemenuhan kompetensi pekerja sesuai standar kompetensi kerja
• SML 4.6.4 Efektivitas pemenuhan kompetensi kerja
• SML 4.6.5 Jumlah pendidikan dan pelatihan KP
• SML 4.6.6 Pendekatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KP
• SML 4.6.7 Efektivitas pendidikan dan pelatihan KP
• SML 4.6.8 Retensi pengetahuan dan peningkatan kinerja pekerja pasca pendidikan dan pelatihan
• SML 4.6.9 Retensi pengetahuan dan peningkatan kinerja pekerja pasca sertifikasi

SMKP III.11 Komunikasi KP

• SML 2.6.10 Efektivitas komunikasi antar penanggung jawab gilir kerja/shift
• SML 2.6.11 Kehandalan fasilitas dan media penunjagn komunikasi KP
• SML 2.6.14 Ketersediaan ruang dan akses informasi KP untuk pekerja
• SML 2.6.16 Penjangkauan pemangku kepentingan eksternal
• SML 2.6.17 Inventarisasi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan
• SML 2.6.18 Efektivitas komunikasi KP
• SML 2.6.2 Jumlah pertemuan KP
• SML 2.6.3 Kualitas pertemuan KP
• SML 2.6.4 Jumlah kampanye KP
• SML 2.6.5 Kualitas kampanye KP
• SML 2.6.6 Efektivitas komunikasi KP eksternal dengan mitra kerja
• SML 2.6.7 Efektivitas komunikasi vertikal antara pimpinan unit kerja dengan anggota
• SML 2.6.8 Efektivitas komunikasi horisontal antar rekan kerja
• SML 2.6.9 Efektivitas komunikasi antar ketua kelompok kerja

SMKP III.12 Administrasi KP

• SML 2.3.6 Kepatuhan KTT dalam pengelolaan administrasi KP
• SML 2.3.7 Kepatuhan KTT dalam pelaporan khusus atas kasus KP kepada KaIT
• SML 3.1.1 Integritas data KP

SMKP III.13 Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Pekerja

• SML 1.1.1 Kesadaran pekerja terhadap risiko KP
• SML 1.1.2 Komitmen dan Inisiatif pekerja dalam pengelolaan KP
• SML 1.1.3 Kedisiplinan pekerja di dalma pekerjaan dan di luar pekerja
• SML 1.1.5 Aktualisasi aturan emas KP (Goldern Rules) perusahaan oleh pekerja
• SML 1.2.1 Kehadiran pekerja dalam pekerjaan di hari kerja
• SML 1.2.2 Kehadiran pekerja dalam kegiatan KP
• SML 1.2.20 Jumlah pelaporan bahaya dan/atau pengaduan pelanggaran KP oleh pekerja
• SML 1.2.21 Kesesuaian dan kehandalan pelaporan bahaya dan/atau pengaduan pelanggaran KP oleh pekerja
• SML 1.2.22 Jumlah saran dan masukan pekerja untuk peningkatan KP
• SML 1.2.23 Kesesuaian dan kehandalan saran dan masukan pekerja untuk peningkatan KP
• SML 1.2.24 Efektivitas partisipasi pekerja
• SML 1.2.3 peran pekerja dalam kegiatan KP
• SML 2.2.11 Pemberikan penghargaan atas kinerja KP dari pekerja
• SML 2.2.12 Pemberikan sanksi atas pelanggaran KP dari pekerja
• SML 2.4.10 Pemberian dukungan dan kewenangan kepada pekerja untuk menyatakan keberatan bekerja jika syarat KP diragukan
• SML 2.6.15 Proteksi pelaporan dan mekanisme penananganan pelaporan dalam pengaduan pelanggaran KP

Bersambung – FN

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya (https://fendynovento.com/2024/04/05/smkp-sml-elemen-i/) terkait dengan Elemen II dalam SMKP dan suplemennya dalam Kepdirjen 10.K/2023 sebagai berikut,

SMKP sub-elemen II.2 Manajemen Risiko

• SML 1.2.4 Keterlibatan perwakilan departemen/bagian/seksi dalam tim manajemen risiko KP
• SML 1.2.5 Peran perwakilan departemen/bagian/seksi dalam tim manajemen risiko KP
• SML 1.2.6 Keterlibatan pekerja non-pengawas dalam manajemen risiko KP
• SML 1.2.7 Peran pekerja non-pengawas dalam manajemen risiko KP
• SML 2.2.26 Keterlibatan pimpinan departemen/bagian/seksi dalam manajemen risiko KP
• SML 2.2.27 Peran pimpinan departemen/bagian/seksi dalam manajemen risiko KP
• SML 4.1.1 Dasar pengelolaan risiko KP
• SML 4.1.2 Ketuntasan siklus manajemen risiko KP
• SML 4.1.3 Ruang lingkup manajemen risiko KP
• SML 4.1.4 Efektivitas manajemen risiko KP

SMKP sub-elemen II.3 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya yang terkait

• SML 2.3.1 Inisiatif dan kesadaran untuk pemenuhan persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait aspek KP
• SML 2.3.2 Efektivitas pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait
• SML 2.3.3 Respon manajemen perusahaan terhadap undangan dari instansi pembina sektor
• SML 2.3.4 Kepatuhan perusahaan dalam menindaklanjuti arahan tertulis dari instansi pembina sektor melalui surat edaran KaIT
• SML 2.3.5 Kepatuhan perusahaan dalam menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan oleh inspektur tambang
• SML 2.3.8 Kepatuhan pimpinan departemen/bagian dalam menindaklanjuti arahan/instruktsi KTT terkait pemenuhan peraturan KP

SMKP sub-elemen II.4 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

• SML 1.2.10 Peran Komite KP dalam pemantauan pelaksanaan dan perkembangan TSP KP
• SML 1.2.8 Keterlibatan komite KP dalam penyusunan TSP KP
• SML 1.2.9 Peran anggota komite KP dalam penyusunan TSP KP
• SML 2.5.1 Formulasi strategi KP
• SML 2.5.2 Penjabaran dan penyelarasan strategi pengelolaan KP

SMKP sub-elemen II.5 Rencana Kerja dan Biaya Anggaran Keselamatan Pertambangan

• SML 2.2.3 Ketersediaan anggaran KP dalam RKAB
• SML 2.2.4 Realisasi anggaran KP dalam RKAB

Bersambung – FN

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) diatur dalam Kepdirjen 185.K/2019, sedangkan Pengukuran Kinerja Keselamatan Pertambangan – sebagian orang mengamsumsikannya sebagai SML (Safety Maturity Level) karena masuk di sebagian besar itemnya, sehingga saya menggunakan kata SML sebagai prefix penanda – diatur dalam Kepdirjen 10.K/203 (https://fendynovento.com/2023/08/25/penilaian-kinerja-keselamatan-pertambangan/). Keduanya saling melengkapi dan bersinergi satu dengan lainnya untuk mencapai tingkat kematangan budaya keselamatan resilient. Dalam tulisan kali ini, saya akan mendeskripsikan keterkaitan keduanya berdasarkan setiap elemen dalam SMKP

SMKP sub-elemen I.4 Komunikasi Kebijakan: perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan dan telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pekerja; telah menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal dalam apel (briefing), dan/atau media lainnya, serta telah melakukan evaluasi ketersampaian informasi kepada seluruh departemen/bagian dari pekerja.

• SML 1.1.4 Aktualisasi Nilai-Nilai inti perusahaan (Core Values) oleh pekerja: seluruh pekerja memahami nilai-nilai inti perusahaan dan mampu mengaktualisasikannya dalam pekerjaannya
• SML 2.1.1 Upaya internalisasi nilai-nilai inti perusahaan (Core Values) perusahaan oleh manajemen: manajemen memberikan contoh nyata aktualisasi nilai-nilai inti perusahaan kepada pekerja
• SML 2.1.4 Persepsi pekerja terhadap komitmen manajemen dalam penerapan kebijakan KP: sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa manajemen telah menerapkan kebijakan dan upaya-upaya KP, mengutamakan aspek KP saat terjadi konflik kepentingan, dan telah menjadi panutan/teladan yang baik bagi pekerja dalam penerapan KP

SMKP sub-elemen I.5 Tinjauan Kebijakan: perusahaan telah melakukan tinjauan kebijakan secara berkala dengan menyesuaikan kondisi perubahan yang terjadi internal atau eksternal, dan seluruh hasil tinjauan ditindaklanjuti sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan baru

• SML 2.1.3 Efektivitas Kebijakan KP: nilai rata-rata hasil audit SMKP elemen 1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 10%
• SML 2.2.22 Keterlibatan pimpinan departemen/bagian dalam penyusunan dan tinjauan kebijakan KP: kegiatan penyusunan/tinjauan kebijakan KP dihadiri oleh bagian KP dan seluruh pimpinan bagian operasional
• SML 2.2.23 Peran pimpinan departemen/bagian dalam penyusunan dan tinjauan kebijakan KP: seluruh pimpinan departemen/bagian mampu memberikan informasi dan dukungan yang tepat, mentransfer pemahaman dan/atau mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan penyusunan/tinjauan kebijakan KP

Bersambung – FN