Safety Insight with Fendy Novento

Manajemen Keadaan Darurat dalam Kepdirjen Minerba 185.K/2019 meliputi 5 hal, yaitu identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat, pencegahan keadaan darurat, kesiapsiagaan keadaan darurat, respon keadaan darurat, dan pemulihan keadaaan darurat. SNI 7166:2023 memberikan penjelasan rinci mengenai kesiapsiagaan keadaaan darurat yaitu aktivitas perencanaan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan tingkatan/kategori keadaan darurat yang sudah diidentifikasi, termasuk di dalamnya penyiapan sumber daya, sarana, prasarana serta tim tanggap darurat untuk menjamin keadaan darurat dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Kesiapsiagaan keadaan darurat paling tidak meliputi hal-hal sebagai berikut,

1. Rencana penanggulangan keadaan darurat, yaitu dokumen kesiapsiagaan yang berisi potensi kedaruratan tambang per area operasi yang dilengkapi dengan informasi tindakan mitigasi dan tindakan penanganan awal yang harus dilakukan oleh penanggung jawab area kerja dan karyawan
2. Sistem alarm dan tanda keadaan darurat, wajib dibuat dan disosialiasikan kepada semua karyawan, pengaturan bunyi dan irama untuk kepentingan keadaan darurat harus dibuat lain dan dimengerti oleh semua pihak apabila sistem tersebut digunakan untuk kepentingan lainnya
3. Pelatihan, wajib diberikan kepada tim tanggap darurat, karyawan, dan pihak lain yang terkait dengan teori dan praktek sesuai kompetensi yang berlaku
4. Tim Tanggap Darurat, yaitu tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh perusahaan untuk mengendalikan dan menanggulangi keadaaan darurat dan memiliki kompetensi yang sesuai
5. Ruang Tanggap Darurat, dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai dan siap pakai serta dipimpin oleh seorang penanggung jawab
6. Peralatan penyelamatan dan komunikasi, wajib disimpan, dirawat, dan siap pakai
7. Simulasi keadaan darurat, yaitu kegiatan khusus untuk menguji kesiapsiagaan untuk tanggap terhadap keadaan darurat
8. Pusat Koordinasi penanggulangan keadaan darurat, dilengkapi dengan alat komunikasi, peta situasi terkini, gambar teknis dan dipimpin oleh seseorang yang berkompeten
9. Penyediaan bantuan medis dan obat-obatan, tersedia ruang P3K yang dipimpin oleh seorang perawat kesehatan / petugas P3K dan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai
10. Sarana transportasi evakuasi, tersedia dalam kondisi layak dan memenuhi syarat keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Semoga bermanfaat - FN

Semenjak diterbitkannya SK BSN No.1/KEP/BSN/1/2023 tanggal 2 Januari 2023, Komite Teknis 13-06 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara telah melakukan kegiatan rapat teknis dan konsensus yang berlangsung hampir selama kurun waktu 10 bulan dan telah menghasilkan 8 SNI K3 Pertambangan berdasarkan Surat BSN No.B-68/HK.02.01/B2/2024 sebagai berikut:

1. SNI 7571:2023 Tingkat getaran peledakan pada kegiatan tambang terbuka
2. SNI 7570:2023 Pengukuran tingkat kebisingan pada kegiatan pertambangan
3. SNI 7569:2023 Prosedur peledakan tidur
4. SNI 7167:2023 Pengaman jalan pertambangan
5. SNI 7166:2023 Manajemen kesiapsiagaan keadaan darurat di pertambangan
6. SNI 7081:2023 Penyelidikan insiden pertambangan
7. SNI 6351:2023 Rambu-rambu jalan pertambangan
8. SNI 6350:2023 Demarkasi di pertambangan

Semoga 8 SNI di atas menambah referensi perusahaan pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang baik. – FN

Ada enam UU yang terkait dengan Industrial Hygiene:

1. UU 11 tahun 1962 mengatur mengenai hygiene untuk usaha umum dan usaha pemerintah dalam pendidikan, bimbingan, pengawasan da, pemeriksaan hygiene lingkungan, hasil produksi dan penggunaan alat yang dapat membahayakan kesehatan.
2. UU 2 tahun 1966 mengatur usaha pemerintah dalam UU 11 tahun 1962
3. UU 14 tahun 1969 mengatur mengenai pembinaan perlindungan kerja melalui norma kesehatan dan hygiene perusahaan
4. UU 1 tahun 1970 mengatur mengenai keselamatan kerja dengan hygiene sebagai salah satu persyaratannya
5. UU 13 tahun 2003 mengatur mengenai hak pekerja untuk perlindungan atas K3 dan kewajiban perusahaan menerapkan SMK3
6. UU 36 tahun 2009 mengatur mengenai upaya pengelolaan kesehatan kerja dan lingkungan

Untuk melaksanakan UU tersebut, maka dari Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Kesehatan mengeluarkan beberapa Permen-Kepmen terkait dengan hygiene industri…Read More

Semoga Bermanfaat
Novento 13/09/2018

Bulan Mei 2018 ini ESDM mengeluarkan Permen 26-2018 sebagai pengganti dari Permen 34-2014 (SMKP) dengan judul “Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba”, Apa itu Kaidah Pertambangan yg Baik dan sedekat apa hubungannya dengan Keselamatan Pertambangan (KP) ?

Secara Lengkap, silahkan membaca Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Secara Ringkas, bullet point berikut ini dapat memberikan gambaran sekilas untuk membaca lebih lanjut

• Kaidah Pertambangan yang Baik meliputi 2 hal, yaitu Kaidah Teknik Pertambangan yang baik dan Tata Kelola Usaha Pertambangan
• Kaidah Teknik Pertambangan yang baik meliputi 5 hal, yaitu Teknis Pertambangan, Keselamatan Pertambangan (KP), Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Konservasi Minerba, dan Pemanfaatan Teknologi Pertambangan
• Tata Kelola Usaha Pertambangan meliputi 9 hal, yaitu Pemasaran, Keuangan, Pengeloaan Data, Pengutamaan dan pemanfaatan barang jasa dalam negeri, Pengembangan Tenaga Teknis Pertambangan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat, Kegiatan menyangkut kepentingan umum, Pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan IUP atau IUPK, dan Jumlah jenis dan mutu hasil Usaha Pertambangan
• Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan meliputi Penetapan dan pemberiakn WIUP, Penerbitan IPR, IUP, IUP Operasi Produksi Khusus,Penerbitan IUJP, Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan, Pengelolaan Data Usaha Pertambangan, Penyusunan blue print pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
• Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan meliputi Pengawasan terhadap Kaidah Teknis Pertambangan dan Pengawasan terhadap Tata Kelola Usaha Pertambangan
• Dengan adanya Permen 26-2018 tersebut maka Kepmen 555-1995 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum) , Kepmen 1211-1995 (Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum), Kepmen 1457-2000 (Pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang Pertambangan dan Energi), Permen 28-2014 (Penerapan SMKP) dinyatakan tidak berlaku

Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik dapat ditemukan di Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018

Novento – 21/5/2018

Kumpulan Peraturan Pemerintah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat didownload pada link berikut: https://manajemenk3.com/download/. Di Dalamnya dapat kita temukan Amanah Peraturan Ketenagakerjaan, Pertambangan dan Lingkungan yang mendorong kelahiran Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan atau SMKP Minerba.

Semoga Bermanfaat
Novento