Archive

Archive for the ‘System’ Category

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penilaian Kinerja KP

June 28, 2026 Leave a comment

Dalam tulisan saya sebelumnya terkait kuesioner Penilaian Kinerja KP berdasarkan Kepdirjen Minerba 10.K/2023 (baca disini), muncul pertanyaan apakah kuesioner yang dibuat perlu di uji validitas dan reliabilitas atau tidak? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah perlu, Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan sebelum kuesioner disebarkan ke responden,

  • lakukan uji validitas isi untuk kuesioner yang telah dibuat menggunakan Expert Judgement dari Ahli, hasilnya adalah Indeks Aiken’s V / CVI. Ahli akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah isi item pertanyaan/pernyataan sudah sesuai dengan teori/regulasi dan bahasa (kualitatif)
  • lakukan uji coba (pilot) kuesioner kepada 30 responden untuk masing-masing target responden (manajemen, pimpinan, pengawas, pekerja).
  • lakukan uji berdasarkan hasil uji coba (pilot) sebagai berikut,
    1. uji validitas item-total
      • dilakukan dengan membandingkan setiap skor item dengan skor total, dinyatakan valid apabila nilai item berbanding lurus dengan nilai total
      • gunakan software statistik (Stata, SPSS, MiniTab, dll) untuk menghitung nilai Korelasi Pearson (r-hitung) setiap item
      • bandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel dengan ketentuan sebagai berikut,
        • r-hitung >= r-tabel maka item VALID
        • r-hitung < r-tabel maka item INVALID
      • nilai r-tabel dapat dicari dari tabel r-PRODUCT MOMENT dengan tingkat signifikan 5%, sebagai contoh apabila jumlah reponden 30 orang (r-tabel = 0,361)
      • apabila terdapat item yang INVALID maka dilakukan perbaikan terhadap item tersebut dan dilakukan uji coba(pilot) kembali kepada responden baru sampai semua item dinyatakan VALID
    2. uji reliabilitas
      • setelah semua item dinyatakan VALID , dilakukan uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha
      • gunakan software statistik (Stata,SPSS,MiniTab, dll) untuk menghitung nilai Cronbach’s Alpha kuesioner secara keseluruhan dan setiap item
      • Apabila nilai Cronbach’s Alpha keseluruhan kuesioner > = 0.6, maka kueisoner dinyatakan Reliable yaitu konsisten hasilnya apabila dilakukan secara berulang
      • Apabila nilai Cronbach’s Alpha keseluruhan < 0.6, maka dilihat kembali nilai Cronbach’s Alpha setiap item yang < 0,6. Lakukan perbaikan kecil pada item tersebut dengan memberikan penekanan (huruf tebal) kepada pertanyaan/pernyataan item tersebut supaya responden lebih fokus

Catatan: Kuesioner penilaian kinerja KP berdasarkan regulasi Kepdirjen 10.K/2023, sehingga item yang INVALID dan/atau tidak Reliable tidak bisa dihilangkan/di-drop pada saat dilakukan uji validitas dan reliabilitas

Tembagapura – FN (28/06/2026)

Categories: Culture, Statistic

Dua Pendekatan Tindakan Koreksi

May 31, 2026 Leave a comment

Ada dua pendekatan tindakan koreksi dari temuan ketidaksesuaian, yaitu:

  1. Tipe A
    • tindakan koreksi telah ditentukan dan dimulai
    • orang yang ditugaskan memilih untuk menunda dan mengerjakan pekerjaan harian
    • di akhir2 hari menjelang dateline, orang yang ditugaskan mulai mengerjakan tindakan koreksi
    • tindakan koreksi telah dilakukan sebelum dateline atau sesudah dateline masih belum diselesaikan
  2. Tipe B
    • tindakan koreksi telah ditentukan dan dimulai
    • orang yang ditugaskan memilih untuk mengerjakan terlebih dahulu
    • di akhir2 hari menjelang dateline, orang yang ditugaskan melakukan evaluasi efektivitas tindakan koreksi
    • tindakan koreksi telah dilakukan sebelum dateline

Anda tipe yang mana?

Tembagapura – FN (31/05/2026)

Categories: Programs

SNI 7083:2025 Induksi Keselamatan Pertambangan

April 19, 2026 Leave a comment

SNI 7083:2025 Induksi Keselamatan Pertambangan (KP) merupakan revisi dari SNI 7083:2025 Edisi 2016, Tata Cara Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan. Standar ini telah melalui jajak pendapat pada tanggal 10 Oktober 2025 s.d. 8 November 2025 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI. Berikut adalah jenis Induksi Keselamatan Pertambangan,

  1. Induksi Umum
    • penjelasan dan pengarahan tentang KP yang bersifat umum, yang diberikan kepada karyawan baru/karyawan yang kembali setelah 6 bulan/lebih mininggalkan wilayah kegiatan usaha pertambangan
    • topik materi minimum meliputi: gambaran umum kegiatan perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, kebijakan dan pengenalan sistem manajemen KP perusahaan, hak dan kewajiban pemegang IUP dan karyawan terhadap KP, pengenalan risiko di perusahana, peraturan umum KP, prestasi KP dan kecelakaan, pengenalan dan pelaporan keadaan darurat, denah area kerja serta titik fasilitas medis dan stasiun pertolongan, prosedur penyelamatan diri dan penentuan tempat berkumpul
    • durasi pemaparan induksi umum minimum 2 jam
    • evaluasi tertulis diperlukan untuk pemahaman dan pertimbangan dalam pemberikan izin
  2. Induksi Lokal
    • penjelasan dan pengarahan tentang KP yang bersifat khusus/spesifik yang diberikan kepada karyawan baru yang telah mengikuti induksi umum dan karyawan pindahan. Induksi Lokal meliputi
      • Induksi Divisi/Departemen/Area Spesifik
        • induksi lokal yang memberikan penjelasan dan pengarahan terkait KP sesuai bisnis proses dan risiko dalam divisi/departemen/area kerja tersebut
        • topik materi minimum meliputi: gambaran umum kegiatan dan struktur organisasi, pengenalan risiko dan izin kerja, peraturan dan prosedur KP, pelatihan dan kompetensi yang harus dipenuhi, APD dan Alat keselamatan wajib, pengenalan terhadap lokasi dan SPIP, pembelajaran insiden, prosedur penyelamatan diri/evaluasi dalam keadaan darurat termasuk rute penyelamatan diri dan penentuan tempat berkumpul
        • durasi pemaparan minimum 60 menit
        • evaluasi tertulis diperlukan untuk pemahaman
      • Induksi Pekerjaan Khusus
        • induksi lokal yang memberikan penjelasan dan pengarahan terkait KP untuk area dan/atau pekerjaan/aktivitas yagn memiliki risiko tinggi
        • topik materi minimum meliputi: jenis pekerjaan khsuus, pengenalan lokasi, pengenalan risiko dan pengendalian, prosedur kerja / JSA, izin kerja khusus, pelatihan dan kompetensi yang diperlukan, peralatan kerja yang diperlukan, APD, rencana kesiapsiagaan darurat
        • durasi mengikuti materi di atas
        • evaluasi tertulis diperlukan untuk pemahaman
  3. Induksi tamu
    • penjelasan dan pengarahan tentang KP secara singkat yang diberikan khusus untuk tamu
    • topik materi minimum meliputi: gambaran umum perusahaan, kebijakan KP, kewajiban dan larangan tamu, fasilitas yang dapat digunakan, nomor darurat yang bisa dihubungi, prosedur penyelamatan diri/evakuasi dalam keadaaan darurat termasuk rute penyelamatan dan lokasi tempat berkumpul
  4. Induksi Ulang
    • pengarahan dan penjelasan tentang KP yang diberikan kepada karyawan yang telah meninggalkan area pertambangan dalam kurun waktu tertentu/melakukan pekerjaan khusus sebagai berikut,
      • induksi ulang umum diberikan setiap tahun atau karyawan yang meninggalkan area pertambangan dalam kurun waktu paling tidak 30 hari
      • induksi ulang divisi/departemen/area spesifik diberikan kepada karyawan yang meninggalkan area pertambangan dalam kurun waktu paling tidak 14 hari
      • induksi ulang pekerjaan khusus diberikan kepada karyawan paling tidak setiap 6 bulan sekali
    • evalusi tertulis diperlukan untuk pemahaman
  5. Induksi Daring
    • penjelasan dan pengarahan tentang KP yang dilakukan secara daring di saat petugas induksi dengan peserta induksi tidak berada di satu tempat/ruangan yang sama dan memerlukan fasilitas pendukung khusus untuk komunikasi jarak jauh
    • induksi umum, divisi/departemen/area spesifik, dan pekerjaan khusus tidak boleh dilakukan secara daring kecuali kondisi luar biasa (contoh: saat pandemi covid-19)

Tembagapura – 18/04/2026 (FN)

Categories: Regulation/Standard

Safety Performance Model

April 11, 2026 Leave a comment

Berikut adalah model yang saya buat untuk mengkorelasikan beberapa istilah yang sering kita dengar dalam safety dengan penjelasan sebagai berikut,

  1. Risk, System, dan People adalah tiga elemen penting yang saling terkait untuk mengukur Safety Performance. Saya sebut ini sebagai Trilogy of Safety Performance
  2. Risk adalah efek dari ketidakpastian yang teridentifikasi, dapat dinilai, dan wajib dikelola secara efektif
  3. Safety Management System adalah framework pengelolaan safety menggunakan konsep PDCA berbasis compliance
  4. Safety Culture adalah nilai, sikap, komitmen, kompetensi, persepsi (Safety Climate), dan pola perilaku umum/khusus
  5. Risk Management(RM)adalah irisan antara Risk dan System untuk program pengelolaan risiko
  6. Behavior Based Safety(BBS) adalah irisan antara Risk dan People untuk melakukan program intervensi perilaku selamat
  7. Safety Maturity(SM) adalah irisan antara People dan System untuk menilai apa dan bagaimana sebuah system dan/atau people berevolusi dari non compliance, compliance ke generative
  8. Safety Performance = f(RM,BBS,SM), Safety Performance adalah fungsi dari Pengelolaan Risiko, Intervensi Perilaku Selamat, dan Tingkat Kematangan Safety.

Increasing Safety Performance can be done by giving more weight (effort) in Risk Management, Behavior Based Safety, and Safety Maturity Level. Herewith the formula:

  1. Safety Performance=f(Risk Management,Behavior Based Safety,Safety Maturity Level).
  2. Risk Management=f(Principle,Framework,Process)
  3. Behavior Based Safety=f(Consequences +,Consequences -)
  4. Safety Maturity Level=f(Safety Management System,Safety Culture Maturity Level)
  5. Safety Management System=f(plan,do,check,action)
  6. Safety Culture Maturity Level=f(values, believe, commitment, perception, pattern of behavior)

Tembagapura – 11/4/2026 (FN)

Categories: Performance

Pembelajaran Kasus Kecelakaan Tambang Triwulan I Tahun 2026

April 4, 2026 Leave a comment

Berikut adalah pembelajaran kasus kecelakaan tambang triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tersurat dalam SE KaIT Nomor B-3288/MB.07/DBT.KP/2026 tanggal 1 April 2026 untuk peningkatan kewaspadaan dan kinerja Keselamatan Pertambangan.

  1. masih terdapat kelemahan yang berulang dalam pengendalian risiko kritis (SMKP II.2.4), pengawasan operasional (SMKP III.5), manajemen perusahaan jasa pertambangan (SMKP IV.8), kepatuhan terhadap desain (SMKP IV.6) dan prosedur kerja aman (SMKP IV.1.1), serta kesiapsiagaan tanggap darurat dan penanganan medis pascakejadian (SMKP IV.9)
  2. demografi menunjukkan sebanyak 39% korban merupakan pekerja dengan masa kerja 0 – 2 tahun dan 92% korban berasal dari perusahaan kontraktor dan subkontraktor
  3. faktor pribadi yang muncul adalah ketidakpatuhan terhadap tata cara kerja; kurangnya pemahaman terhadap bahaya dan risiko pekerjaan; rendahnya disiplin terhadap prosedur dan arahan pengawas; lemahnya sistem pembinaan, pengawasan dan verifikasi kompetensi.
  4. faktor pekerjaan yang muncul adalah kurang memadainya kuantitas dan kualitas pengawasan; belum efektifnya manajemen risiko pekerjaan berisiko tinggi; serta ketidaksesuaian antara desain, prosedur dan pelaksanaan operasional di lapangan
  5. tindakan pengendalian yang perlu dilakukan sebagai berikut,
    • melakukan management walkthrough – inspeksi ke area2 berisiko tinggi (SMKP V.2)
    • memastikan terlaksananya fungsi evaluasi kinerja perusahaan jasa pertambangan (SMKP IV.8.3)
    • memastikan sistem respon dan penanganan medis pasca-kejadian telah disusun, diuji, dan ditingkatkan secara berkelanjutan (SMKP IV.9)
    • memastikan seluruh hasil inspeksi, investigasi, dan audit sudah ditindaklanjuti (SMKP V.7)
    • memastikan KTT memiliki kewenangan dan dukungan yang memadai (SMKP III.2.1)
    • memastikan bagian K3 dan KO berperan aktif sebagai fungsi assurance dan advisori manajemen risiko (SMKP III.4)
    • memastikan adanya penguatan sistem pembinaan, verifikasi kompetensi (SMKP III.10.2), pendampingan pekerja, dan pengawasan berlapis bagi pekerja baru, kontraktor, dan subkontraktor (SMKP III.5)
    • memastikan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan desain, kajian teknis, dan rekomendasi rekayasa yang mempertimbangkan faktor keamanan pada kondisi ekstrem, serta setiap penyimpangan dikendalikan melalui mekanisme yang sah (SMKP IV.4.5, IV.6)